Realisasi APBD Pemkot Makassar Cuma 19,51%, 11 SKPD Rapor Merah

Kantor Wali Kota Makassar Sulsel — Foto: Realisasi APBD Kota Makassar masih rendah. (Noval Dhwinuari Antony-detikcom)

Makassar - Serapan APBD Pemkot Makassar 2022 sejak Januari hingga Juni baru mencapai 19,51%. Ada 11 SKPD yang masuk kategori rapor merah karena realisasi belanja yang sangat rendah hingga pertengahan tahun.

"Kalau serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan kan realisasi 19,51 persen," tutur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta kepada detikSulsel, Kamis (30/6/2022).

Pihaknya menuturkan seharusnya realisasi anggaran sudah mencapai angka minimal 40 persen dari total Rp 5,009 triliun APBD yang dikelola Pemkot Makassar. Namun hingga saat ini masih jauh dari target.

"Kalau kita lihat jumlah ini memang rendah kalau semester I bulan Juni harusnya ada minimal di 40 persen, sehingga di sisa semester ll 50-60 persennya bisa tercapai," tambahnya.

Dari 51 SKPD lingkup Pemkot Makassar, ada 11 SKPD yang mendapat rapor merah lantaran realisasi anggarannya di bawah 15 persen. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum (2,64%), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (14,47%), Dinas Sosial (12,38%), Dinas Ketahanan Pangan (10,96%).

Selanjutnya, Dinas Pertanahan (12,81%), Dinas Lingkungan Hidup (13,75%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (13,86%), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (10,26%), Dinas Pemuda dan Olahraga (11,20%), Dinas Perdagangan (12,31%), serta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (13,31%).

"Kemarin sudah ada evaluasi dari Pak Wali langsung tadi malam. Langsung melihat secara detail apa permasalahan utamanya di 11 SKPD yang kategori rendah. Jadi catatan merah itu ada di 11 SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 15 persen," sebutnya.

Zulfitra menambahkan 30 SKPD lainnya dilaporkan realisasi anggarannya berkisar 15-30 persen. Kemudian 10 SKPD mencatatkan capaian anggaran berkisar 30-40 persen.

"Paling rendah (realisasi anggarannya) dinas PU," beber Zulfitra.

Rendahnya realiasasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini karena persoalan tender. Ada beberapa program kegiatan yang penganggarannya tidak sesuai.

"Penjelasan oleh Kadis PU itu ada kendala di tender, karena ada rincian belanja yang kemudian salah tempat, salah kamar dan memang harus dilakukan penyesuaian di anggaran perubahan," tandasnya.

Namun disebut ada pula beberapa program kegiatan yang sementara tahap tender. Jika proses tender selesai, realisasi anggaran diklaim akan meningkat.

"Dari penjelasan disampaikan memang ada paket yang memang sudah siap tayang. Jadi kalau proses tendernya sudah selesai mungkin realisasinya dalam waktu ini akan meningkat," pungkasnya.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menuding sejumlah SKPD-nya masih ada yang tidak peduli dengan program kegiatannya. Bahkan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Salah satu mental tidak peduli terhadap program. Saya berapa hari ini terus memberi motivasi dan tekanan kuat untuk bekerja baik," tegas Dann