Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengancam mengganti pejabat SKPD lingkup Pemkot Makassar buntut masih rendahnya realisasi APBD tahun 2022. Dirinya bahkan akan menahan tambahan penghasilan pegawai (TPP) jika capaian anggaran tidak maksimal.
"Jadi serapan anggaran itu harus digenjot lagi. Karena ada beberapa administrasi sudah putuskan bahwa selama tidak capai, TPP-nya saya tidak bayar. Karena kalau akhir tahun terlalu complang, pasti saya ganti (pejabatnya)," tegas Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/6/2022).
Diketahui serapan anggaran sejak Januari hingga Juni baru mencapai 19,51 persen dari total APBD Makassar tahun 2022 yang dikelola sebesar Rp 5,009 triliun. Ada 11 SKPD yang masuk kategori rapor merah karena realisasinya di bawah 15 persen.
"Memang betul (ada 11 SKPD rapor merah)," sebutnya.
Danny mengaku sudah mengumpulkan pejabat SKPD untuk dievaluasi. Salah satu yang paling rendah realisasinya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar yang baru mencapai 2,64 persen.
Namun dirinya optimistis Dinas PU masih bisa menggenjot anggarannya. Lantaran ada beberapa program kegiatan yang sudah berjalan hingga masuk tender.
"Kalau PU bisa beberapa jalan (program kegiatannya). Saya agak ini yakin saya," tutur Danny.
Begitu pula SKPD yang lain dirinya masih optimistis masih bisa dimaksimalkan realisasi anggarannya. Namun dia mewanti-wanti agar program kegiatan bisa tepat sasaran dan serapannya maksimal.
"Karena kalau tidak diburu (realisasi anggaran) ditahan TPP-nya semua tidak dibayar," jelas Danny.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta menuturkan, serapan anggaran hingga memasuki semester I tahun 2022 harusnya mencapai 40 persen. Namun saat ini masih jauh dari target.
"Kalau kita lihat jumlah ini memang rendah kalau semester I bulan Juni harusnya ada minimal di 40 persen, sehingga di sisa semester ll 50-60 persennya bisa tercapai," ungkap Zulfitra saat dikonfirmasi terpisah.
Selain 11 SKPD diberi rapor merah karena realisasi anggaran di bawah 15 persen, Zulfitra menambahkan 30 SKPD lainnya dilaporkan serapan anggarannya berkisar 15-30 persen. Kemudian 10 SKPD mencatatkan capaian anggaran berkisar 30-40 persen.
"Paling rendah (realisasi anggarannya) Dinas PU," beber Zulfitra.
Rendahnya realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini karena persoalan tender. Ada beberapa program kegiatan yang penganggarannya tidak sesuai.
"Penjelasan oleh Kadis PU itu ada kendala ditender, karena ada rincian belanja yang kemudian salah tempat, salah kamar dan memang harus dilakukan penyesuaian di anggaran perubahan," tandasnya.
Ada pun 11 SKPD Pemkot Makassar masuk kategori rapor merah sebagai berikut:
- Dinas Pekerjaan Umum (2,64%)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (14,47%)
- Dinas Sosial (12,38%)
- Dinas Ketahanan Pangan (10,96%)
- Dinas Pertanahan (12,81%)
- Dinas Lingkungan Hidup (13,75%)
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (13,86%)
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (10,26%)
- Dinas Pemuda dan Olahraga (11,20%)
- Dinas Perdagangan (12,31%)
- Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (13,31%)
(sar/nvl)