.webp)
Angka kemiskinan di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih di angka 10,52 persen atau sebanyak 79.640 orang. Perhitungan angka kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach.
"Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tolak ukurnya dari sisi pengeluaran. Jadi, data tahun 2021 ada 79.640 warga miskin," kata Kepala BPS Bone Yunus kepada detikSulsel, Rabu (29/6/2022).
Jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2021 sebanyak 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki‐laki dan 410.093 perempuan. Saat ini pihak BPS juga melakukan pendataan Susenas (survei sosial ekonomi nasional).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunus mengatakan dari survei tersebut hasilnya diolah dan terlihat apakah angka kemiskinan naik atau turun. Selama ini yang menjadi patokan adalah jumlah pengeluaran makanan dengan non makanan.
"Sebanyak 780 rumah tangga itu yang disurvei. Dari situ perhitungannya berapa yang mewakili, berapa mempunyai garis pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Itulah diproyeksi," jelasnya.
Jumlah penduduk miskin 2019 lalu di Bumi Arung Palakka sebanyak 76 ribu orang. Pada tahun 2020 Bone meningkat sebanyak 0,62 persen atau sekitar 5 ribu jiwa.
Sementara itu Kepala Bappeda Bone Ade Fariq Ashar menjelaskan meningkatnya penduduk miskin di Bone dipengaruhi oleh sejumlah pembatasan aktivitas oleh pemerintah saat menekan penyebaran virus COVID-19. Keputusan itu berdampak pada karyawan-karyawan yang dirumahkan, dan kegiatan ekonomi sektor perdagangan hasil pertanian yang dipasarkan rendah sekali nilai jualnya.
"Angka kemiskinannya tahun 2020 10,68 % itu naik drastis karena pandemi. Di tahun 2021 kita menurunkan lagi menjadi 10,52 %. Hal positifnya pascapandemi COVID-19 upaya-upaya untuk menurunkan kemiskinan telah sedikit berjalan melalui program PEN," ucapnya.
Ade menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Bone periode berikutnya hingga 1 digit. Termasuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
"Memang target kita turun 1 digit dalam RPJMD tahun 2019. Kita lihat data 10,06 % nyaris mi menyentuh satu digit sesuai target tetapi akibat pandemi COVID naik lagi. Dan ini terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Insyaallah ke depan target ini akan tercapai dengan sinergi seluruh pihak," jelasnya.
(hmw/nvl)
