.webp)
Bupati Enrekang Muslimin Bando menyindir aktivias yang dianggap provokasi warga menolak ekspansi lahan sawit di Enrekang. Hal ini setelah menanggapi adanya aksi unjuk rasa sejumlah petani di Kecamatan Maiwa yang menolak ekspansi lahan sawit PTPN XIV.
Sindiran itu terekam lewat video berdurasi 2 menit yang tersebar di media sosial, Rabu (22/6/2022). Omongan Bupati Enrekang tersebut lantas mendapat sorotan.
"Jangan terpancing dengan provokator. Kenapa Rahmawati Karim (aktivis pembela petani) begitu, karena di sana ada om-nya ada keluarganya. Siapa yang tidak sakit hati," kata Bupati Enrekang, Muslimin Bando dalam video tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam video itu juga, Muslimin menjelaskan, lahan 3.000 hektare (ha) yang saat ini menjadi lokasi perluasan kelapa sawit di Kecamatan Maiwa memang milik negara. Warga yang menggarap di tanah itu hanya diberikan surat keterangan (SK) pinjam pakai. Sehingga saat PTPN XIV ingin menggunakan, warga harus meninggalkan lahan tersebut.
"Dulu kan ada SK diterbitkan pinjam pakai untuk mengolah lahan untuk warga di sana. Namanya juga pinjam pakai kalau punyanya datang, ya silahkan pergi. Tapi malah muncul tulisan, 'Bupati Enrekang perampok tanah, kami lapar'. Eh kalau lapar cari di kebunmu sendiri," ungkap Muslimin.
Tak hanya itu, Muslimin juga mengutarakan rencananya jika ekspansi kelapa sawit masuk di Kabupaten Enrekang. Menurutnya, jika hal itu terjadi maka perekonomian masyarakat Maiwa diklaim akan membaik, pasalnya akan ada perekrutan tenaga kerja di lahan sawit milik PTPN XIV itu.
"Kalau PTPN masuk, ditanami sawit, nanti masyarakat kita yang kerja sawit di Kalimantan bisa pulang ke sini. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi. Itu rencanaku, kalau orang Maiwa sudah kaya semuakan bagus, asal kalau saya meninggal doakan to mi saya," bebernya.
Belakangan, video tersebut mengundang reaksi masyarakat Enrekang. Perkataan pernyataan Bupati Enrekang itu sama sekali tidak pantas dikeluarkan, dan tidak memberikan solusi kepada warga yang lahannya telah digusur.
"Saya kurang mengerti pola komunikasi apa yang digunakan Bupati. Bukannya memberikan solusi kepada warga tergusur, malah menuduh aktivis memprovokasi. Apalagi itu acara penamatan, seharusnya yang disampaikan itu yang positif," ucap salah seorang warga Maiwa, Randi kepada detikSulsel, Jumat (24/6).
Sementara Koordinator Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU), Rahmawati Karim sama sekali tidak tersinggung jika dirinya dianggap provokator dalam aksi penolakan ekspansi kelapa sawit di Enrekang.
Bahkan Rahmawati mengajak Bupati Enrekang untuk duduk bersama membicarakan dan mencari solusi untuk warga Maiwa yang lahan kebunnya yang telah tergusur PTPN XIV.
"Saya tidak sama sekali tidak tersinggung. Biarkanlah publik menilai, yang penting kami ini benar-benar membela hak masyarakat disana. Tidak mungkin kami rela sampai ke Jakarta, DPR RI, Kemenkumham, sama DPD RI kalau kami hanya niat provokator," ujarnya.
"Mereka juga warga Enrekang, dan tidak boleh dihilangkan mata pencahariannya, karena mereka berhak hidup dan harus dilindungi oleh negara. Seharusnya Bupati berpikir jernih, ayo duduk bersama memikirkan solusi apa untuk mereka. Kehadiran bupati kan untuk mensejahterakan masyarakat," tutup Rahmawati.
Diketahui, sudah ratusan hektar lahan garapan warga yang digusur PTPN XIV demi ekspansi kelapa sawit di Maiwa. Tanaman yang telah dia tanami warga seperti, durian, rambutan, coklat, cengkeh yang bernilai jutaan habis tergusur tak tersisa.
Sebelumnya sejumlah petani yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) Enrekang berdemo menolak ekspansi lahan kelapa sawit oleh PTPN XIV di Kantor ATR/BPN, Senin (20/6). Dalam orasinya, mereka menyuarakan keresahan warga Kecamatan Maiwa yang kehilangan karena kebun digusur demi perluasan lahan kelapa sawit.
(sar/nvl)
