.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN. Jokowi membeberkan sejumlah alasan sehingga memilih Zulhas dan Hadi masuk bergabung ke kabinet.
"Kita melihat semuanya rekam jejak, pengalaman, kemudian... terutama untuk skil managerial karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tepi mikronya harus secara detail dikerjakan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Jokowi menilai Zulhas punya pengalaman yang cukup panjang sehingga dinilai pas mengisi pos Menteri Perdagangan. Apalagi pengalaman panjang dinilai penting untuk menangani urusan pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta Zulhas untuk menangani persoalan ekspor. Namun mengurusi kebutuhan pokok dalam negeri jadi prioritas utama.
"Kalau urusan ekspor juga menjadi urusan menteri perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," tukasnya.
Sementara, Jokowi menunjuk Hadi Tjahjanto karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya dinilai berpengalaman menangani teritorial negara sehingga dinilai ideal menuntaskan persoalan lahan dan tanah.
"Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat detail," jelasnya.
Hadi juga ditugaskan Jokowi untuk menangani polemik sengketa lahan yang banyak terjadi. Juga melanjutkan program sertifikat tanah. Selain itu, lahan di kawasan ibu kota negara (IKN) juga menjadi PR yang diberikan Jokowi kepada Hadi untuk diselesaikan.
"Kedua urusan sertifikat yang sebanyak-banyaknya harus bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN," katanya.
(tau/nvl)
