Wawali Fatmawati Targetkan Makassar Bebas Anjal-Gepeng di 2023

Urwatul Wutsqaa - detikSulsel
Selasa, 14 Jun 2022 20:59 WIB
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi saat memimpin rapat penanganan anjal dan gepeng.
Foto: Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi saat memimpin rapat penanganan anjal dan gepeng. (Dok. Istimewa)
Makassar -

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menargetkan Makassar bebas anak jalanan (anjal) gelandangan dan pengemis (gepeng) tahun 2023. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah membentuk tim yang terintegrasi mengatasi maraknya anjal dan gepeng.

"Kita bikin itu tim yang reintegratif untuk penanganan gepeng ini. Kita targetnya zero (bebas) gepeng sama anjal di 2023," tegas Fatmawati Rusdi yang ditemui usai rapat penanganan anjal dan gepeng di Balai Kota Makassar, Selasa (14/6/2022).

Penanganan anjal dan gepeng ini melibatkan 7 SKPD yang tergabung dalam tim khusus. Di antaranya, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Perhubungan dan Satpol PP, Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan.


"Kita berharap anjal gepeng ini bukan cuma kita tertibkan, penertiban, besok datang lagi. Yang diharapkan itu sudah tidak turun lagi, sudah tidak ada lagi, bagaimana caranya biar mereka tidak kembali lagi ke jalan," tutur dia.

Tim tersebut diimbau langsung tancap gas melakukan monitoring di lapangan secara berkala. Khususnya penertiban di titik-titik strategis rawan anjal dan gepeng.

"Nah bukan cuman kalau hari Jumat saja baru ramai itu anjal, tapi ada memang beberapa spot, misalnya di Fly Over Pettarani, di (Jalan) Hertasning," sebut Fatma.

Dia menegaskan butuh kerja sama yang komprehensif untuk penanganan anjal gepeng. Pihaknya tidak hanya sekadar ingin menertibkan, namun bisa memutus mata rantai kehadirannya.

"Kita berencana ini bagaimana memutus mata rantainya. Karena kita dengar juga itu ada sindikat. Makanya dari Satpol kita libatkan, bahkan di APBD 2023 ini kita mau anggarkan bahwa (ada pelibatan) dari Danramil apa itu dilibatkan," urai Fatma.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Tidak hanya anjal-gepeng yang ditindaki, pemberi sumbangan dalam hal ini warga dan pengendara di jalan pun bisa dikenakan denda.

"Bukan cuma penertiban juga, tapi penegakan perda. Jadi yang memberi pun, karena culture warga kota Makassar ini, masih banyak yang prihatin toh sama yang anjal ini. Jadi masih berkembang," papar dia.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Aulia Arsyad menambahkan sejauh ini pihaknya menangani sekitar 50 anjal gepeng yang sedang menjalani pembinaan di Rumah Penanganan Trauma Center (RTPC) usai dirazia petugas di sejumlah titik.

"Bulan Mei sudah sekitar 50-an," sebut Aulia kepada detikSulsel, Selasa (14/6).

Dia berharap dengan adanya tim yang melibatkan 7 SKPD terkait bisa membuat penanganan anjal dan gepeng semakin maksimal. Perda terkait penanganan anjal dan gepeng pun diharap lebih ditegakkan.

"Kalau untuk penegakan perda kan, tugasnya ada di Satpol PP. Jadi makanya, insyaallah kami sudah buat jadwal untuk melakukan rapat koordinasi terkait tim pembinaan anak jalanan ini, bekerja sama dengan SKPD yang tadi. Jadi kami akan bagi tugas," jelasnya.



Simak Video "Cita Rasa Bakso Gepeng Tebet yang Jadi Langganan Artis"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/nvl)