Kasus 6.000 data fiktif penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus bergulir. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone dan BPJS Watampone.
"Beberapa orang kami sudah lakukan panggilan, baik itu dari Dinas Kesehatan maupun pihak BPJS," kata Kapolres Bone AKBP Ardyansyah kepada detikSulsel, Sabtu (11/6/2022).
Ardyansyah menyebut, saat ini polisi melakukan penelusuran di setiap kecamatan dan desa untuk melakukan pengecekan terhadap peserta yang sudah tidak ada. Baik itu meninggal maupun pindah domisili, namun tetap dianggarkan setiap tahunnya.
"Yang pastinya setelah kami lakukan penelusuran setiap kecamatan dan desa itu serta ditemukan ada pidana tentunya kami akan melakukan pemeriksaan. Termasuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," tambahnya.
Meski begitu, Ardyansyah mengaku butuh waktu yang cukup lama untuk mengungkap kasus ini. Namun ia memastikan kasus ini akan terus dikawal.
"Kami membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengusut kasus ini, yang pastinya kami tidak tinggal diam, kami terus berjalan. Namun saat ini kami masih fokus untuk menentukan adanya perbuatan pidana," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya polisi menyelidiki temuan Dinas Sosial (Dinsos) Bone terkait 26 ribu data PBI JKN-KIS yang tidak valid. Sebanyak 6.000 di antaranya diduga peserta fiktif.
"Masih penyelidikan sampai tingkat desa. Termasuk pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data," kata Kapolres Bone AKBP Ardiansyah kepada detikSulsel Kamis (24/2).
Carut marut data kepesertaan PBI di bumi Arung Palakka mencuat setelah verifikasi dan validasi yang menyasar 27 kecamatan pada akhir 2021 lalu. Awalnya ditemukan 20 ribu lebih data PBI yang iurannya selalu dibayarkan rutin oleh Pemkab Bone.
Selanjutnya, ditemukan kembali 6.000 peserta PBI Bone fiktif. Disebut fiktif karena orangnya sudah meninggal, ada data ganda hingga sudah pindah domisili.
Simak Video "Video: Kasus Kredit Fiktif Pegadaian Syariah, 1 Orang Jadi Tersangka"
(asm/sar)