Sulawesi Utara

Masyarakat Adat di Manado Tolak Rencana Reklamasi Pantai Malalayang

Trisno Mais - detikSulsel
Kamis, 09 Jun 2022 16:19 WIB
Massa demo tolak rencana reklamasi di Manado, Sulut.
Foto: Massa demo tolak rencana reklamasi di Manado, Sulut. (Trisno Mais/detikcom)
Manado -

Massa Aliansi Masyarakat Peduli Minanga berdemo menolak rencana reklamasi Pantai Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Mereka mengatasnamakan Masyarakat Adat Bantik protes rencana tersebut tidak mempertimbangkan nasib nelayan.

Pantauan detikcom, Kamis (9/6/2022), sejumlah massa aksi mendatangi kantor Camat Malalayang. Mereka membawa spanduk berukuran besar bertuliskan, "Masyarakat Adat Bantik Menolak Reklamasi Pantai Malalayang".

Aksi unjuk rasa tersebut diawasi aparat kepolisian yang bersiaga di halaman kantor. Camat Malalayang Royke Kalalo ikut mengawal dan menerima aspirasi massa demo.


"Sama sekali dorang nda (tak) pernah panggil bicara, berembuk, torang (kami) ada lembaga adat. Lembaga adat Bantik ada, tapi torang nda pernah tahu masalah ini," ucap Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Minanga, Edwin Pongayo dalam orasinya, Kamis (9/6).

Dia mengaku ada kesan pemerintah mengklaim rencana ini sudah dibicarakan dan mendapat izin masyarakat setempat, dalam hal ini nelayan. Namun hal itu berbanding terbalik dengan yang ditemuinya di lapangan.

"Belum lagi lingkungan, nelayan. Dorang (kami) bilang nelayan setuju, kita survei banyak sekali nda (tak) setuju. Berarti tidak bisa dipercaya. Torang minta bilang so kase (sudah dikasih) izin, (tapi) nda kase (tidak kasih) lihat," ujarnya.

Makanya dia menolak keras adanya rencana reklamasi. Pihaknya mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran yang melibatkan warga dari 11 desa jika aspirasi mereka diabaikan.

"Torang lebe (kami lebih) besar lagi, torang (kami) pasti ada 11 desa masyarakat desa, para nelayan semua torang (kami) panggil. Sampai organisasi lingkungan hidup torang menyurat," tegasnya.

Dari informasi yang dia diterima, pemerintah merencanakan reklamasi Pantai Malalayang sekitar 5-11 hektare. Namun pihaknya belum menerima detail rencana itu.

"Belum pasti luas reklamasi berapa luas, yang pasti torang (kami) masyarakat adat Bantik menolak reklamasi sekitar 5 sampai 11 hektare ini," jelas Edwin.

Sementara Camat Malalayang Royke Kalalo berkomitmen mengawal aspirasi massa demo. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Manado.

"Mereka sampaikan aspirasi dan kami sebagai pemerintah di sini tentunya mendengar dan juga saya sudah sampaikan ke perwakilan kami akan tampung dan akan sampaikan. Tentunya kami tidak akan bisa mengambil keputusan, dan aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan kami," ujarnya.

Dia menjelaskan reklamasi Pantai Malalayang baru sebatas rencana. Pihaknya pun belum tahu pasti rencana reklamasi detail di Pantai Malalayang.

"Saya belum tahu luasnya, tapi ini baru rencana," pungkasnya.



Simak Video "Buruh Demo di DPRD Sumut Desak UU Cipta Kerja Dicabut!"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/tau)