.webp)
DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti serapan anggaran fisik atau pembangunan infrastruktur Pemkab Bone yang baru terealisasi 20 persen dari total anggaran Rp 435 miliar tahun ini. Realiasi yang minim ini sudah menjadi catatan setiap tahunnya.
"Ini malah masih berulang lambatnya realisasi anggaran utamanya di APBD pokok. Saya melihat ini memang abai dalam pelaksanaan. Yang rugi ini masyarakat yang akan menikmati pembangunan infrastruktur," ujar Ketua Komisi I DPRD Bone Saipullah Latif Manyala, Sabtu (4/5/2022).
Saipullah mengungkapkan Pemkab Bone bahkan sudah pernah ditegur Kemendagri terkait lambannya penerapan anggaran tersebut. Sebab dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone, minimnya serapan anggaran sudah berulang setiap tahunnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian menduga Pemkab Bone berencana mengalihkan program pada APBD Perubahan nanti. Padahal, menurutnya, pengalihan program hanya bisa dilakukan ketika ada bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
"Tidak bisa kita seenaknya mengalihkan anggaran apalagi tanpa sepengetahuan dan pembahasan di DPRD. Ini semua sudah lolos di Biro Keuangan Pemprov Sulsel. Jangan sampai pemerintah merealisasikan tidak sesuai dokumen APBD, kalau itu dilakukan berarti ada pemalsuan dokumen," tegasnya.
Sementara itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Bone Askar tak menampik serapan anggaran proyek fisik masih rendah. Sejauh ini serapannya disebut masih 20 persen.
"Baru memang di atas 20 persen karena rata-rata baru ambil uang muka," kata Askar kepada detikSulsel Sabtu (4/6).
Askar menyebut, total keseluruhan anggaran yang ia kelola sebanyak Rp 435 miliar. Rinciannya dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp 91 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 44 miliar, dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 300 miliar.
"Memang belum jalan fisiknya semua. Namun untuk yang sumbernya dari dana PEN sudah jalan semua," tambahnya.
Dia menuturkan, kendala serapan anggaran minim ini dikarenakan masih ada program yang dalam tahapan lelang hingga proses desain. Namun Askar memastikan semua program di instansinya akan terealisasi sebelum akhir tahun 2022.
"Ini kita tetap dorong semua, dan secepatnya jalan ini dan minta agar proses lelangnya dipercepat," jelasnya.
(asm/hmw)
