.webp)
Kepala Desa Waji di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Setta membantah mencoret 40 penerima bantuan langsung tunai (BLT) dengan alasan bukan pendukungnya saat Pilkades. Setta mengaku sedang melakukan pemerataan.
"Tidak benar itu. Ini hanya karena sudah lebih satu tahun menerima, jadi saya ganti," ujar Setta kepada detikSulsel, Kamis (2/6/2022).
Setta juga membantah anggapan bahwa dirinya mencoret warga miskin dari daftar penerima BLT lalu menggantinya dengan orang yang berkecukupan, seperti memiliki mobil dan unit usaha. Setta berdalih tudingan itu datang dari kepala dusun bernama Pardi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait ada warga yang sudah memiliki mobil dan sarang walet hanya bahasa kepala dusun. Sebenarnya untuk kendaraan milik orang tuanya, dan orang itu janda dua anak, tidak ada usahanya, dan sudah pisah kartu keluarga dari orang tuanya," katanya.
Setta kemudian memastikan proses pergantian penerima BLT sudah sesuai prosedur. Dia juga memastikan tidak ada penerima double, maksudnya menerima BLT dan menerima juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Semuanya sesuai dengan aturan, bisa digantikan misalnya sudah satu tahun menerima, dan bisa dialihkan. Tidak ada ji yang menerima ganda," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dusun Takku Pardi menuturkan penerima BLT yang baru merupakan pendukung kepala desa saat pilkades. Dia menyesalkan karena penerima BLT yang lama dicoret tanpa musyawarah.
"Mereka yang masuk ini termasuk pendukungnya semua Pak Desa." katanya.
Pardi kemudian meminta kepala desa Setta terbuka kepada masyarakat. Dia meminta Setta tidak terkesan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan masyarakat.
"Kita mau tau sebenarnya alasan penggantiannya, cuma Pak Desa tidak mau keluarkan datanya. Dan kita baru tau pada saat penyaluran. Malah ada beberapa pengusaha yang sukses di Malaysia yang menerima," sebutnya.
Pardi mengungkapkan, 40 orang yang dikeluarkan dari empat dusun yakni, Dusun Takku, Dusun Pattununge, Mauleng, Lanre'e. Hal ini pun disampaikan ke DPRD karena tidak ada solusi dari pihak kecamatan.
"Saya kemarin mengadu ke DPRD karena kecamatan tidak pernah respons soal ini. Apalagi banyak masyarakat sudah resah. Padahal kita maunya dikoordinasikan yang dikeluarkan ini dengan kepala dusun dan perangkat desa agar yang keluar dan penggantinya bisa dipertanggungjawabkan," bebernya.
"Saya yang semua didatangi sama warga ketika pencairan, karena namanya tiba-tiba hilang. Cuma Pak Desa ngotot karena merasa urusan mengganti adalah urusannya, dan kalau keberatan disuruh ke rumahnya," sambung Pardi.
(hmw/nvl)
