.webp)
Ketua Komisi II DPRD Bone Andi Muh Idris Alang mengungkap 40 warga Desa Waji, Bone, Selatan (Sulsel) dicoret dari daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) oleh kepala desa setempat bernama Setta. Idris menuding ke-40 warga itu dicoret diduga karena tak mendukung Setta saat Pilkades.
"Ada 40 warga Desa Waji yang dikeluarkan sebagai penerima BLT dan kemarin sudah menyampaikan aspirasinya di DPRD Bone," kata Idris kepada detikSulsel Kamis (2/6/2022).
40 warga yang dicoret disebut protes karena dikeluarkan tanpa melalui proses musyawarah. Idris mengatakan kepala desa tidak boleh seenaknya mencabut hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BLT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangankan Pak Desa, bupati pun tidak bisa mencabut karena ini program pusat bukan programnya pak desa. Ini tidak boleh, mereka sudah terdata dari awal dan nama-namanya pasti terdaftar di pusat," tambahnya.
Idris meminta Kades Waji tak mengedepankan kepentingan politik. Dia juga mewanti-wanti sang kepala desa berhati-hati karena menghapus warga dari penerima BLT adalah pidana.
"Jangan karena beda dukungan pilkades mereka dicoret. Dan juga, uang yang dipakai untuk BLT ini bukan uang pribadi kades. Ini uang negara," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dusun Takku Desa Waji, Pardi menjelaskan warga merasa diperlakukan tidak adil oleh Setta. Mereka yang dicabut dari penerima BLT adalah warga miskin.
"Parahnya mereka digantikan oleh warga mampu bahkan kategori sangat mampu. Karena punya mobil, punya sarang walet," ucapnya.
Pardi memastikan penerima lama BLT yang dicoret adalah warga yang telah melalui proses verifikasi berjenjang. 40 orang ini semua terdaftar dan terdata.
"Saya waktu itu sudah sampaikan ke Pak Desa, jangan dikeluarkan Pak karena mereka betul-betul warga miskin. Terus dia (kades) katakan saya punya hak, siapa yang keberatan suruh datang ke rumah," katanya.
Sementara Kepala Desa Waji Setta berdalih tidak ada penerima BLT yang dikeluarkan atau dicoret. Hanya saja diganti karena sudah lama menerima bantuan.
"Diganti itu karena sudah lebih satu tahun menerima bantuan. Dan penggantiannya juga sudah sesuai aturan," katanya.
(hmw/nvl)
