.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menyentil ASN Pemkot Makassar yang kerap pilih-pilih jabatan. Danny pun menegaskan tugas seorang ASN tidak bisa ditawar.
"Jangan pilih-pilih jabatan. Saya kadang bingung, bilang 'Pak, saya mau pindah di situ'. Jangan lalo ko (jangan coba-coba)," ujar Danny saat melantik 457 pejabat hasil mutasi di Anjungan Pantai Losari Makassar, Selasa (2/6/2022).
Danny menegaskan jika semua ASN seperti itu maka pemerintahan semakin sulit diatur. Dia pun mengaku tidak akan mengakomodasi ASN yang seperti itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya paling alergi begitu. Datang dekkeng (orang suruhan), bilang 'Pak mau ka pindah ke situ', hebatnya, emangnya kau pergi tunjuk seperti makan coto, kau bisa pilih, ya tidak bisa," sentil Danny.
Lebih lanjut Danny menjelaskan tidak ada tawar menawar untuk melaksanakan tugas negara. Semua posisi yang diberikan ketika menjabat disebutnya merupakan tugas sebagai seorang abdi negara.
"Tugas itu tidak bisa ditawar. Tugas adalah pengabdian. Tugas itu dibuktikan bahwa kita sanggup di atasnya lagi," imbuhnya.
Danny kemudian meminta para ASN untuk tidak banyak bermanuver dalam pemerintahan. Dia meminta ASN untuk bekerja dengan baik, tuntas, dan ikhlas.
"Tidak usah kita kasih banyak dekkeng ta. Kerja baik saja kita cari. Saya dan Ibu Fatma (Wakil Wali Kota Makassar) mencari yang terbaik, kerja tuntas, dan ikhlas," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Danny Pomanto melantik total 457 pejabat eselon II, III, dan IV hasil mutasi lingkup Pemkot Makassar. Ada satu di antaranya pejabat yang dilantik menjadi Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar.
Satu pejabat eselon II yang dimaksud, yakni Chaidir yang sebelumnya merupakan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar. Dia dilantik bersama 456 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkot Makassar di Anjungan Pantai Losari Makassar, Kamis (2/6).
"Hari ini kita menyelesaikan hal yang biasa sebenarnya. Dalam sirkulasi pejabat, sirkulasi kekuasaan internal Pemkot, tentu pelantikan maupun proses sebelumnya adalah hal yang biasa," sebut Danny dalam sambutannya, Kamis (2/6).
Menurutnya pelantikan pejabat dari hasil mutasi ini sebagai bentuk penyegaran birokrasi. Apalagi ada sejumlah ASN yang sudah sejak lama menduduki posisi yang sama bertahun-tahun.
"Di Pemkot ada yang sudah 8 tahun di tempat itu, 7 tahun. Makanya kami walaupun di situ cukup ahli, tapi kalau sudah lebih 2 tahun, begitu pun yang apa yang menjadi amanah aturan, maka kami harus segerakan (mutasi)," tutur dia.
(asm/nvl)
