.webp)
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal menggandeng sekolah swasta ikut dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD-SMP. Kebijakan ini diharapkan bisa mengatasi minimnya daya tampung siswa khususnya di SMP negeri.
"Berbeda tahun lalu, tahun inikan kami akan bersama (sekolah) swasta untuk sama-sama jadi pilihan dalam dalam penerimaan PPDB," ucap Kepala Disdik Makassar Muhyiddin saat dihubungi detikSulsel, Minggu malam (22/5/2022).
Dia mengaku, sistem PPDB bersama dilakukan untuk mengatasi minimnya daya tampung SMP negeri. Pasalnya dari pengalaman tahun lalu, jumlah lulusan siswa SD yang ingin lanjut sekolah tidak sebanding dengan jumlah kursi yang disediakan di SMP negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inikan mengingat tahun lalu banyak siswa (lulusan SD) tidak tertampung di (SMP) negeri, makanya tahun ini kita jadikan swasta itu ikut bersama," tambah dia.
Hanya saja, pihaknya masih mendata jumlah riil total kursi di SMP negeri tersedia yang bisa menampung lulusan SD. Tiap sekolah sudah diminta untuk segera melakukan pendataan.
"Nanti saya sampaikan secara rinci ketika persiapan kami sudah siap. Karena kita menunggu laporan final dari sekolah masing-masing," tutur Muhyiddin.
Sistem PPDB bersama ini pun diharapkan bisa menghilangkan gap antara sekolah negeri dan swasta. Muhyiddin berharap, orang tua siswa mengutamakan mempertimbangkan mutu pendidikan ketimbang mempersoalkan masalah status.
"Tujuan kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa (sekolah) swasta itu tidak semua berbayar. Artinya ada juga swasta bersubsidi penuh, artinya gratis tidak ada biaya. Kemudian ada swasta yang berbayar, tapi ada juga alokasi khusus bagi orang yang tidak mampu," beber dia.
Saat ini Disdik Makassar sudah menyurati sejumlah SMP swasta yang ingin terlibat dengan memasukkan datanya dalam link portal yang diminta. SMP swasta yang berminat diharap mengirim profil sekolah untuk dimasukkan dalam portal resmi pendaftaran PPDB Kota Makassar.
"Jadi sudah ada beberapa (sekolah swasta berminat). Makanya saya tunggu berapa finalnya swasta yang sudah memasukkan link-nya, untuk dimasukkan dalam pilihan di portal itu," sebut dia.
Muhyiddin berharap, sistem ini sekaligus mendukung program revolusi pendidikan agar semua anak harus masuk sekolah. Pihaknya tak ingin ada siswa yang putus sekolah hanya karena alasan tidak tertampung di sekolah negeri.
"Yang pasti kita diberi amanah selaku penanggung jawab pendidikan, mendorong revolusi pendidikan tidak ada anak yang tidak sekolah," tegas Muhyiddin.
Saat ini pihaknya pun masih mematangkan persiapan PPDB, di samping menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun diagendakan PPDB tingkat Kota Makassar dimulai 20 Juni mendatang.
"Tapi sebelum itu, ada beberapa yang kami lakukan proses persiapan. Pertama tadi sebelum pelaksanaan 20 Juni, ada jadwal yang kami tetapkan untuk uji coba portal PPDB," ungkapnya.
Namun dia menegaskan, aturan wajib vaksinasi tidak akan diterapkan dalam PPDB Kota Makassar, seperti yang bakal dilakukan Disdik Sulsel dalam PPDB tingkat SMA/SMK. Dia khawatir kebijakan ini rawan mengakibatkan anak tidak lanjut sekolah.
"Untuk menghindari anak tidak sekolah. Tetapi nanti tetap kita agendakan sosialisasi pentingnya vaksin, khususnya PAUD ini yang mau masuk SD, otomatis kan sudah masuk usianya untuk divaksin," pungkas Muhyiddin.
Sebelumnya diberitakan, Disdik Sulsel mewajibkan calon siswa SMA/SMK menjalani vaksin dosis 2 dan keluarganya sebagai syarat ikut daftar PPDB. Persyaratan tambahan ini untuk menggenjot cakupan vaksinasi di Sulsel.
"Iya (diwajibkan), pendaftar (PPDB) wajib sudah vaksin 2. Keluarga itu kita identifikasi mana yang belum vaksin 1, 2 dan booster," ungkap Kepala Disdik Sulsel Setiawan Aswad kepada detikSulsel, Sabtu (21/5)
Untuk diketahui, PPDB Sulsel untuk SMA/SMK tahun ajaran 2022-2023 mulai dibuka pada Juni 2022 mendatang. Pendaftaran dilakukan secara online.
(sar/tau)
