Petani Pinrang Dipaksa Beli Pupuk Non Subsidi, Tindakan Tegas Pemkab Dinanti

Tim detikSulsel - detikSulsel
Minggu, 15 Mei 2022 11:21 WIB
Pupuk subsidi di salah satu distributor di Brebes, Jumat (18/3/2022).
Pengecer Pupuk. Foto: Imam Suripto/detikJateng
Pinrang -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta petani melaporkan pengecer yang melakukan pemaksaan membeli pupuk non subsidi. Pemkab Pinrang berjanji akan menindak tegas pengecer.

"Tidak boleh itu. Tegas itu larangannya tidak boleh menjual pupuk subsidi sepaket dengan pupuk non subsidi," ungkap Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, Andi Tjalo Kerrang kepada detikSulsel, Sabtu (14/5/2022).

Tjalo menyebut para pengecer yang nakal dapat diadukan segera ke dinas terkait atau dapat melalui PPL mereka masing-masing di wilayah. Dengan begitu, Pemkab Pirang bisa mendata pengecer mana yang melanggar.


"Boleh melapor ke kantor. Boleh juga ke PPL-nya. Nanti kami pasti panggil dan berikan teguran," tuturnya.

Ia memastikan, para pengecer harus patuh terhadap aturan yang ada. Para pengecer tidak boleh menerapkan aturan sendiri, apalagi sampai memaksa petani membeli pupuk non subsidi sebagai syarat pembelian pupuk subsidi.

"Kami (pasti) tegur jika ada yang begitu (jual sepaket pupuk subsidi dan non subsidi)," tegasnya.

Adapun terkait proses pembelian jatah pupuk subsidi, Tjalo memastikan tetap boleh diwakili. Tidak adalah larangan untuk itu, asal membawa kartu tani dan sandinya sesuai kepada pengecer.

"Kan itu kartu tani ada pasword-nya. Tentu keluarga atau orang yang dipercaya yang tahu," jelasnya.

1 Sak Pupuk Subsidi Sepaket 1 Liter Non Subsidi

Petani di Kabupaten Pinrang, Sulsel meradang gara-gara dipaksa beli pupuk non subsidi di tingkat pengecer. Padahal mereka maunya beli pupuk subsidi saja.

"Syarat untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi, kami harus beli pupuk non subsidi yang dijual juga oleh pengecer," ungkap petani inisial FA saat dihubungi detikSulsel, Jumat (13/5/2022).

Hal ini jelas membebani petani, lantaran ada kewajiban tiap membeli pupuk subsidi. Pengecer justru mewajibkan membeli pupuk non subsidi.

"Tapi karena terpaksa ya mau tidak mau kita beli pupuk non subsidi milik pengecer itu," keluh dia.

Asumsinya, setiap satu sak pupuk subsidi, maka harus ikut membeli satu liter pupuk non subsidi seharga Rp 10 ribu. Sehingga petani harus membeli tiga liter pupuk non subsidi terlebih dahulu jika mau mendapatkan jatah tiga sak pupuk subsidi.

"Dipaksa kami beli pupuk non subsidi. Padahal kan kami hanya mau beli yang subsidi," tutur FA.

Dia berharap pemerintah turun tangan menindak hal ini. Pengecer memberikan banyak aturan sampai warga pemilik kartu tani yang harus datang langsung ketika mau membeli pupuk subsidi, tak bisa diwakili.

"Kan itu kartu tani dicetak pemerintah. Tidak mungkin disalahgunakan. Ini kan misalnya ada orang tua yang sakit dan tidak bisa datang, masa dia tidak bisa diwakili. Di daerah lain itu bisa kok," kesalnya.



Simak Video "Pemerintah Akan Batasi Pupuk Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(ata/hmw)