.webp)
Warga Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar demonstrasi menolak kedatangan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Penolakan ini sebagai bentuk kekecewaan jalan nasional di Berau rusak tetapi tak difasilitasi secara serius oleh Pemprov Sulsel.
Warga pun tampak membentangkan spanduk di perbatasan Kabupaten Lutim dan Luwu Utara (Lutra) dalam akasi yang dilakukan Kamis (12/5/2022) itu. Spanduk itu bertuliskan "Menolak Kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan di Bumi Batara Guru".
"Sampai hari ini Kami belum melihat ada keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap masyarakat Luwu Timur," kata salah seorang warga, Anaskah Mauluvi, saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (12/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anaskah mengatakan, warga kecewa dengan sikap Gubernur Sulsel seolah mendiamkan persoalan jalan nasional yang rusak parah selama bertahun-tahun. Bahkan sudah sering menelan korban jiwa.
"Kami kecewa, makanya kami lakukan aksi penolakan ini. Karena pihak pemprov tidak memiliki upaya atau itikad baik untuk segera mengambil sikap tegas dalam mengaspirasikan permasalahan jalan rusak ini ke pihak terkait atau pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.
Dia kemudian mendesak Gubernur Sulsel segera mengeluarkan pernyataan sikap dalam mengawal perbaikan jalan rusak tersebut.
"Kami meminta Bapak Gubernur selaku penanggung jawab pemerintah Sulsel, untuk segera melakukan pernyataan sikap pengawalan jalan rusak yang berada di Kecamatan Burau, yang kerap kali memakan korban jiwa akibat tidak adanya perbaikan," ucapnya.
Pihaknya juga mengancam akan memblokir jalan jika aksi tersebut tidak mendapatkan respons apapun dari pihak terkait.
"Kalau tidak ada konfirmasi dari pihak pemerintah, kami akan melakukan aksi penutupan jalan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, perwakilan warga Lutim yang salah mengirim protes jalanan nasional rusak ke Pemprov Sulsel buka suara. Protes bernada satire 'jalanan ini sedang diperbaiki tapi bohong' itu ditujukan ke Pemprov Sulsel sebagai bentuk kritik ke pemerintah.
"Tidak perlu kita mengajak berdebat itu masyarakat. Pemerintah yang lebih tahu," ungkap tokoh pemuda Lutim, Huzain kepada detikSulsel, Kamis (5/5).
Menurut Huzain, harusnya Pemprov Sulsel selaku perwakilan Pemerintah Pusat langsung meneruskan keluhan warga, bukan sibuk menjawab protes warga yang dinilai salah alamat.
Huzain menambahkan, masyarakat banyak yang awam soal pembagian kewenangan jalan, mulai dari kewenangan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, hingga desa. Kritik masyarakat tujuannya hanya ingin kondisi jalan yang rusak tersebut segera ditindaklanjuti atau ditangani.
"Salah alamat atau tidak, tidak ada urusan itu. Mereka hanya melayangkan kritik dan apa yang mereka kritik harus selesai (jalan rusak ditangani)," jelasnya.
(asm/sar)
