.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Gubernur Andi Sudirman Sulaiman lebih mengutamakan penggunaan APBD untuk program provinsi ketimbang memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. DPRD menilai banyak ruas jalan provinsi lebih butuh penanganan.
"Contohnya jalan provinsi kita rusak. Tapi begitu kita kasih bantuan kabupaten, yang dikerjakan kewenangan jalan kabupatennya," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif saat membacakan rekomendasi DPRD Sulsel atas LKPJ Gubernur 2021 saat rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (22/4/2022).
Sehingga dari sisi belanja, diingatkan agar penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran. DPRD Sulsel merekomendasikan kepada Gubernur agar lebih mengutamakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dibanding memberi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota se-Sulsel," tukas Syaharuddin Alrif.
Untuk diketahui, Gubernur Sulsel membagikan bantuan keuangan daerah saat kabupaten/kota merayakan hari jadi. Tahun ini, bantuan keuangan yang digelontorkan ke daerah sudah sekitar Rp 174,5 miliar.
Misalnya saat puncak hari jadi Kota Parepare ke-62 pada 1 Maret 2022 lalu, Gubernur menyerahkan bantuan keuangan daerah senilai Rp 30 miliar kepada Pemkot Parepare. Di hari yang sama, Gubernur menyerahkan bantuan kepada Pemkab Barru senilai Rp 10 miliar.
Sementara di sisi lain, sejumlah ruas jalan provinsi dikeluhkan karena rusak parah. Salah satunya ruas Jalan Antang Raya Makassar. Kerusakan jalan ini hanya ditambal sulam. Pemprov berdalih baru akan dianggarkan tahun 2023 untuk penanganan tuntas.
Selain itu, ruas Jalan Burung-Burung di Gowa juga sempat diblokade warga sekitar pada Selasa (5/4/2022). Aksi warga ini dipicu karena jalan provinsi ini rusak parah namun tak kunjung mendapat perbaikan.
(tau/sar)
