.webp)
DPRD Toraja Utara Sulawesi Selatan (Sulsel) sepakat mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Yohanis Bassang. DPRD akan menanyakan sejumlah kebijakan Bupati yang dinilai bermasalah.
"Tadi ini kita sudah rapat pimpinan yang diperluas terkait lanjutan materi interpelasi. Ada beberapa materi yang belum sempat kita bicarakan dengan eksekutif itu kita lanjutkan dari fraksi pengusul ini. Interpelasi tetap dilanjutkan," ungkap Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama, Rabu (20/4/2022).
Pihaknya akan segera menjadwalkan paripurna interpelasi. Bupati Yohanis Bassang akan diminta memberikan keterangan atas sejumlah persoalan yang muncul. Persoalan ini dinilai menjadi sorotan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun dari tatib kami, kalaupun Bupati tidak hadir itu bisa didelegasikan ke Sekda Torut," bebernya.
Nober menegaskan DPRD menyoroti sejumlah kebijakan Bupati yang janggal. Seperti pelantikan sejumlah pejabat di lingkup SKPD karena faktor kedekatan. Juga pelantikan sejumlah kepala sekolah yang bersoal sehingga berakibat anggaran diblokir karena mendapat teguran Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
"Banyak kebijakan dipengaruhi karena like and dislike. Pengangkatan pejabat dan kepala sekolah misalnya asal diangkat sesuai kemauan. Seharusnya Pemda sadar sekarang," tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar Mundur Imbas Interpelasi
Hak interpelasi yang diajukan DPRD ini membuat internal Golkar sedikit panas dan memakan korban dengan mundurnya Ketua Fraksi Golkar DPRD Toraja Utara. Untuk diketahui Bupati Yohanis Bassang juga merupakan Ketua Golkar Toraja Utara.
"Jadi awal interpelasi ini muncul isunya, saya selaku Ketua Fraksi Golkar saat itu meminta ditangguhkan. Biarkan saya komunikasi dahulu ke Bupati," ungkap anggota DPRD Toraja Utara Julianto Mapaliey.
Namun saat bertemu Bupati, Julianto mengaku justru mendapat respons kurang baik. Bupati memberinya misi agar interpelasi ini dijegal.
"Dia suruh saya bungkam mulut dewan. Saya bilang, DPRD ini bukan lembaga Golkar. Saya datang disini untuk melobi bukan membungkam mulut. Jadi setelah pembicaraan dengan Bupati, saya mengundurkan diri sebagai ketua fraksi," ungkap Julianto.
Seperti diketahui, tiga fraksi di DPRD Toraja Utara (Torut) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Yohanis Bassang. Wacana ini bergulir karena sejumlah kebijakan Bupati dinilai melabrak aturan.
"Sebenarnya untuk mengusulkan kita sudah cukup karena sudah lebih dari satu fraksi. Sekarang sudah 3 fraksi, Tapi dalam voting nanti syaratnya 15 plus 1," katanya Ketua DPRD Torut Nober Rante Siama kepada wartawan, Rabu (20/4).
Tiga fraksi NasDem, PDIP dan Gerindra sepakat mengajukan interpelasi. Kemudian fraksi Hanura dan fraksi gabungan belum bersikap. Sementara dua fraksi pendukung Bupati saat pilkada, Golkar dan Demokrat menolak usulan interpelasi.
(tau/nvl)
