.webp)
DPRD menerima aspirasi massa aksi demo 11 April Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebanyak 7 tuntutan yang dilayangkan demonstran dalam aksinya akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Salam mengatakan, pihaknya akan bersurat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Itu setelah pihaknya menandatangani petisi tuntutan massa mahasiswa.
"Sudah dibuat, besok (hari ini) baru kita layangkan (ke pemerintah pusat)," ucap Salam kepada detikSulsel, Senin (11/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setidaknya ada 7 tuntutan yang disuarakan massa demo 11 April dalam unjuk rasa yang berlangsung di kantor DPRD Kota Palopo. Aspirasi yang disampaikan massa mahasiswa dari empat kampus di Kota Palopo.
"Jadi tuntutannya yang 7 poin itu kita menerima dan sepakat dengan tuntutannya adik-adik mahasiswa dan kita akan segera teruskan ke pusat," tegas Salam.
Demo 11 April di Kota Palopo diketahui sempat ricuh yang diwarnai aksi pelemparan batu dan dibalas tembakan air mata oleh polisi. Belakangan situasi mulai kondusif setelah DPRD menemui massa di Taman pancasila Kota Palopo menerima tuntutan demonstran.
"Soal tuntutan itu sudah diterima dan disepakati oleh pihak DPRD Kota Palopo," ucap Presiden Mahasiswa IAIN Palopo Muhaemin Ilyas saat dihubungi, Senin (11/4).
Kendati begitu pernyataan sikap tertulis DPRD Kota Palopo masih ditunggu. Pihaknya akan mengawal sikap DPRD yang siap menyampaikan aspirasi mereka ke pusat.
"Untuk sementara kita masih menunggu hasil kesepakatan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD tadi. Nanti kalau sudah ada itu baru kita melangkah melakukan evaluasi terkait gerakan ini," katanya.
Muhaemin mengancam akan melakukan aksi demo susulan jika aspirasi belum juga ditindaklanjuti. Apalagi DPRD dan massa aksi sama-sama sudah sepakat akan tuntutan akan penolakan kebijakan pemerintah.
"Kalau misalkan dalam waktu yang disepakati itu belum ada, maka kami akan terus lanjut gelar aksinya," beber Muhaemin.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Palopo diketahui berasal dari IAIN Palopo, Universitas Andi Djemma, Universitas Cokroaminoto, sama Universitas Muhammadiyah Kota Palopo.
Adapun 7 poin tuntutan massa mahasiswa yang diterima dan bakal diteruskan DPRD Kota Palopo ke pemerintah pusat, sebagai berikut;
1. Tolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan Presiden tiga periode.
2. Tolak kenaikan BBM dan bahan pokok.
3. Evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju.
4. Wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU Omnibus Law.
5. Tolak pembangunan infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara).
6. Tuntaskan pelanggaran HAM.
7. Mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.
(sar/nvl)
