Mahasiswa demo 11 April di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) sudah membubarkan diri. Massa aksi bubar setelah Ketua DPRD Kaltim Makmur menandatangani petisi tuntutan mahasiswa.
Massa aksi sebelumnya sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Kaltim. Namun pihak pengamanan langsung menghadang massa dengan menutup pagar yang telah diolesi pelumas oleh petugas.
Selain itu, massa juga sempat membakar ban di depan gerbang DPRD Kaltim, tapi tidak berlangsung lama. Pihak kepolisian langsung melakukan pemadaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amarah massa kemudian melunak setelah Ketua DPRD Kaltim menemui mahasiswa. Pihak DPRD berjanji akan mendukung semua tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi hari ini.
"Kami mendukung penuh unjuk rasa mahasiswa hari ini. Yang penting semua tertib," seru Makmur kepada massa aksi.
Makmur juga berjanji akan mengirimkan petisi tersebut ke pemerintah pusat. Petisi dikirim melalui Sekretariat DPRD Kaltim.
"Segera kami kirim melalui sekretariat dewan. Kami ini wakil rakyat, jadi mendukung apa yang jadi aspirasi masyarakat sampaikan," terangnya.
Makmur pun menandatangani surat perjanjian yang dibuat Alinasi Mahakam. Dalam perjanjian itu berisi dukungan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).
Sementara itu Humas Aliansi Mahakam Hasbi Moa mengatakan akan tetap mengawal tiga tuntutan tersebut. Pihaknya berjanji jika tuntutan tidak diakomodir pemerintah, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan.
"Akan ada aksi lanjut, apabila penandatanganan MoU ini tidak disampaikan oleh pimpinan DPRD Kaltim ke DPR RI dan pemerintah pusat, Kita akan lakukan pengawalan terus, dan kita beri waktu satu minggu," ujarnya.
Hasbi menjelaskan, dalam aksi ini ada sekitar 39 elemen dari berbagai universitas di Kaltim yang jumlahnya mencapai 2.000 massa.
Kapolresta Samarinda, Kompol Ary Fadli sebelumnya mengatakan selama pengawalan aksi demo 11 April pihaknya menurunkan 800 personel, dan 3 kendaraan water canon.
"Sebelumnya hanya 400 personel. Karena perkembangan situasi di lapangan naiknya jumlah peserta oleh karena itu kita tambah lagi pasukan untuk pelayanan kami dalam pengamanan ini," kata Ary.
(asm/tau)