.webp)
Wali Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengusulkan agar rute lanjutan ke Makassar untuk proyek kereta api (KA) Makassar-Parepare dibuat melayang. Namun Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menilai usulan ini akan membuat anggaran yang disiapkan bisa membengkak menjadi Rp 1,6 triliun.
"Jadi ada aspirasi dari daerah. Di tengah konsultasi (perencanaan), Pak Wali kota (Danny) mengusulkan agar (rel kereta) jangan lagi di bawah (di tanah) tetapi dibuat bentuknya melayang, di atas," ungkap Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Minggu (20/3/2022).
Dia menuturkan, bila usulan Danny diakomodir maka dokumen perencanaannya perlu ada penyesuaian lagi. Lantaran desain awal tidak melayang namun relnya dibangun di atas tanah. Selain itu, bila perencanaan diubah menjadi melayang maka berdampak pada kebutuhan anggaran konstruksinya akan membengkak. Kebutuhan anggaran sesuai perencanaan saat ini hanya Rp 600 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun jika relnya diubah melayang, (anggaran) bisa mencapai Rp 1,6 triliun. Ini baru proyeksi, sekadar perkiraan saja karena kami belum merinci. Kalau lebih mungkin lebih tetapi kira-kira hitungan kasarnya seperti itu,"katanya.
Saat ini kelanjutan segmen proyek KA Sulsel dari Maros ke Makassar dalam proses perencanaan. Saat ini sudah memasuki tahapan penetapan lokasi untuk rute rel ke Stasiun Parangloe di Makassar.
"Jadi kita mulai untuk kelanjutan proyek dari Stasiun Mandai (Maros) ke Stasiun Parangloe di Makassar. Ini panjang relnya sekitar 6 kilometer," jelasnya.
Andi Amanna Gappa mengaku sudah berkonsultasi ke Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman terkait permasalahan ini. Apalagi untuk pengadaan tanah rel kereta api ini wewenangnya ada di Pemprov. Ketuanya dipimpin Kadis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
"Itu pak Iqbal. Jadi itu yang kami minta pertimbangan sebelum dilakukan penetapan lokasi," jelasnya.
Proyek KA Sulsel ini diketahui selama 8 tahun bermasalah terkait lahan. Termasuk untuk rute prioritas Barru-Maros yang pembebasan lahannya cukup lama. Proyek ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2014, tapi terlalu lama berkutat di masalah pembebasan lahan.
"Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya," ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi selepas peninjauan proyek ini pada Jumat (18/2).
Legislator Dapil Sulsel III ini menuturkan pembebasan lahan memang cukup pelik. Butuh kordinasi dan sinergi kuat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait.
"Kami apresiasi kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel atas selesainya pembebasan lahan kereta api ini. Juga pihak pemda," bebernya.
(tau/nvl)
