Catatan 1 Tahun Danny Pimpin Makassar: Masalah Pelayanan Publik-Banjir

Catatan 1 Tahun Danny Pimpin Makassar: Masalah Pelayanan Publik-Banjir

Tim detikSulsel - detikSulsel
Minggu, 27 Feb 2022 08:11 WIB
Pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Makassar Danny-Fatma (Hermawan-detikcom).
Foto: Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Danny-Fatma (Hermawan/detikcom).
Makassar - Kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) di tahun pertamanya mendapat beberapa catatan. Masalah pelayanan publik hingga banjir di Kota Makassar dinilai sebagai persoalan pelik yang perlu segera dibenahi.

Wali Kota-Wakil Wali Kota periode 2021-2026 itu sudah genap setahun menjabat sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. Hanya saja, mayoritas programnya masih fokus pada penanganan COVID-19.

Program Danny-Fatma belum banyak menyentuh sektor pelayanan maupun kondisi perkotaan yang masalahnya sudah berlarut-larut. Hal inilah yang menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Pelayanan Publik yang Profesional

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan melihat pelayanan publik di Kota Makassar sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada beberapa yang mestinya bisa lebih maksimal sehingga masyarakat semakin puas.

"Ini sebenarnya sektor yang sangat krusial yang harus diperbaiki ke depannya oleh Pak Danny bagaimana kemudian memastikan layanan-layanan publik itu dilakukan secara profesional oleh aparatur yang ada di bawahnya," ucap Lukman kepada detikSulsel, Sabtu (26/2/2022).

"Juga terkait layanan-layanan publik, indikator-indikator 14 prinsip layanan itu betul-betul yang harus dipastikan sampai di tingkat kelurahan. 14 prinsip layanan yang ada di Permenpan itu harus ada evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pak Danny," paparnya.Dia menyebut masih banyak jenis-jenis pelayanan yang masih harus dilakukan secara manual. Sedangkan menurutnya cara konvensional itu justru seharusnya sudah ditinggalkan karena tidak lagi efektif dan efisien. Masyarakat saat ini butuh pelayanan yang cepat.

Apalagi pada 2021 lalu Pemkot Makassar kembali meraih status zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman. Bahkan status tersebut sudah diterima Pemkot Makassar dalam 7 tahun berturut-turut. Belum sekalipun masuk zona hijau.

Ombudsman menilai ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulsel yang belum menerapkan standar pelayanan. Terutama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Makassar Belum Bebas Banjir

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menyoroti sejumlah wilayah yang kerap dilanda banjir saat musim hujan. Rudianto menilai Danny-Fatma sebagai kepala daerah dan pemangku kebijakan mesti menjadikan persoalan pelik ini sebagai salah satu fokus.

"Makassar yang jadi problem tiap musim hujan bermasalah soal banjir atau genangan. Ini perlu dibenahi untuk 2022 supaya tidak terulang lagi," kata Rudianto kepada detikSulsel, Sabtu (26/2/2022).

Kondisi Makassar saat musim hujan memang dikeluhkan masyarakat sejak dulu. Namun persoalan ini masih juga belum bisa teratasi.

"Dampaknya kan yang setiap musim hujan wilayah dataran rendah selalu tergenang atau banjir. Dua kali malah tahun ini. Akhirnya menjadi tantangan kita ke depan memperbaiki sektor infrastruktur kita," ucapnya.

Rudianto pun berharap tahun ini perbaikan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat, terutama dalam hal memberi solusi banjir Makassar. Pemkot diminta melakukan kajian mendalam untuk menyiapkan infrastruktur yang bisa mencegah terjadinya banjir.

"Hal lain karena perencanaan dulu kan masih wali kota lama. Tentu bukan tidak ada. Program-program fisik kan tetap berjalan di tahun kemarin, meskipun anggaran kita banyak dipakai melalui program Makassar Recover. Ke depan ini memang (perbaikan infrastruktur) harus digenjot lagi," tukasnya.


(asm/hmw)

Hide Ads