.webp)
PKS Sulsel telah menyiapkan nama calon wakil gubernur (wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel). Partai pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) ini berharap status Andi Sudirman segera menjadi gubernur definitif.
"Secara internal kami telah mendorong anggota fraksi di DPRD Sulsel untuk memantau dan memonitoring proses pelantikan ke Kemendagri dan Sesneg sebagai pertanggung jawaban ke publik atas Ketetapan DPRD yang telah mengusulkan pelantikan definitif Gubernur," ungkap Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Sulsel, Ariady Arsal kepada detikSulsel, Kamis (24/2/2022).
PKS yakin pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo sangat memahami pentingnya pemerintahan yang utuh, solid. Kehadiran Wagub memiliki peran penting untuk mendampingi gubernur. Sehingga PKS mendorong percepatan pelantikan plt Gubernur agar bisa segera definitif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk proses Wagub akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan akan segera diproses jika pelantikan terlaksana selambatnya 5 Maret sesuai ketentuan. Tentu nama yang diajukan perlu sejalan dan disepakati dengan partai pengusung yangg lain dan diharapkan mendukung kinerja Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulsel," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid mengatakan partainya sebagai partai pengusung juga telah menyiapkan nama yang akan dicalonkan sebagai wakil gubernur Sulsel. Dia menyebut proses ini sudah berjalan di DPRD Sulsel yang diawali dengan pemberhentian Nurdin Abdullah, lalu masuk tahapan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman menjadi Gubernur Sulsel.
"Selanjutnya mungkin Dewan akan membentuk panitia khusus untuk pemilihan calon Wakil Gubernur. Jadi dari PKS insyaallah sudah ada jadi kalau merujuk dari surat yang ada Ketua DPW PKS Sulsel yang ditunjuk maju sebagai kandidat," terang Amri.
Selain PKS, ada PAN dan PDIP yang menjadi partai pengusung NA-ASS. PAN juga telah menyiapkan usulan nama calon wagub. Saat ini usulan PAN Sulsel sementara diproses di DPP PAN.
Pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/1) lalu, Nurdin Abdullah resmi diberhentikan. Semua fraksi menyetujui surat Presiden Jokowi soal pemberhentian Nurdin Abdullah yang kini menjalani hukuman karena terseret kasus korupsi proyek infrastruktur di Sulsel.
(tau/nvl)
