detikSulsel

THR 2026 Kapan Cair? Ini Perkiraan Jadwalnya untuk ASN-Pensiunan dan Swasta

Simak estimasi jadwal THR 2026! ASN & Pensiunan diprediksi cair mulai awal Maret, sementara karyawan swasta wajib cair maksimal 14 Maret 2026. Cek selengkapnya!

6 jam yang lalu

detikBali

Bangunan Rumah Dinas-Jabatan Bupati Bangli Dibeli Warga Jember Rp 57,2 Juta

Bangunan rumah jabatan dan dinas Bupati Bangli terjual Rp 57,2 juta. Proses penjualan transparan, bangunan akan dibongkar untuk pembangunan baru.

Jumat, 20 Feb 2026 18:59 WIB

detikKalimantan

Menteri PKP Tinjau Penanganan Permukiman Kumuh di Kubu Raya

Menteri PKP Maruarar Sirait mengecek progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

3 jam yang lalu

detikNews

Mendagri & Menteri PKP Tinjau Program Peningkatan Permukiman di Kubu Raya

Mendagri dan Menteri PKP meninjau progres program permukiman kumuh di Kubu Raya, Kalbar, untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

5 jam yang lalu

detikNews

Daftar 14 Putusan Penting MK di 2025: PT-Larangan Rangkap Jabatan Menteri

Ketua MK Suhartoyo memaparkan 14 putusan penting tahun 2025, termasuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan larangan rangkap jabatan menteri.

Rabu, 07 Jan 2026 17:08 WIB

detikNews

Menteri Imipas Tegaskan Eks Kalapas Enemawira Tak Diberi Jabatan Lagi

Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan eks Kalapas Chandra Sudarto dicopot setelah diduga memaksa napi muslim makan daging anjing.

Jumat, 05 Des 2025 11:52 WIB

detikSumut

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan larangan wamen merangkap jabatan termasuk di BUMN.

Kamis, 28 Agu 2025 23:58 WIB

detikNews

MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian Negara. MK resmi melarang wakil menteri rangkap jabatan.

Kamis, 28 Agu 2025 15:53 WIB

detikFinance

Rangkap Jabatan Menteri-Wamen di BUMN Hanya Berlaku Dua Tahun

Revisi UU BUMN larang menteri dan wakil menteri rangkap jabatan, berlaku dua tahun setelah putusan MK. Penyesuaian diperlukan untuk kepatuhan hukum.

Rabu, 15 Okt 2025 17:50 WIB

detikNews

Ini Alasan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK melarang wakil menteri rangkap jabatan. MK mengatakan wamen merupakan pejabat negara seperti menteri, sehingga larangan bagi menteri juga berlaku bagi wamen.

Kamis, 28 Agu 2025 16:27 WIB