DPR sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan, membatasi outsourcing dan mewajibkan PHK melalui perundingan. Buruh apresiasi langkah ini sebagai kemajuan.
Angka PHK mencapai 32.389 orang di Indonesia. Menaker Yassierli menegaskan pemerintah akan verifikasi laporan dan upayakan solusi untuk pekerja yang terdampak.