Amanat kedua dari Jokowi ialah birokrasi dapat lebih lincah lewat digital. Harapannya dampak dari birokrasi itu sendiri bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dengan melakukan penyesuaian Harga Acuan Ikan (HAI).
Beberapa kali mengikuti (secara online) rapat bersama antara Komisi III DPR dan Mahfud di DPR, ada kesan kuat bahwa soal Rp 349 T makin lama makin ruwet.