detikNews

KPK: 6 Menteri dan 3 Wamen Belum Lapor LHKPN

KPK mengatakan masih ada enam menteri yang hingga siang hari ini belum melaporkan LHKPN terbaru miliknya.

Kamis, 28 Mar 2024 21:21 WIB

detikNews

KPK: Sahroni Sudah Kembalikan Uang Rp 40 Juta dari SYL

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berjanji akan mengembalikan uang Rp 40 juta ke KPK dari SYL. KPK mengatakan uang tersebut telah diterima.

Kamis, 28 Mar 2024 20:54 WIB

detikNews

Jabatan Kades 8 Tahun Lamanya Usai Resmi Diketok UU Desa

RUU tentang Desa disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu poin UU ini adalah mengatur masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Kamis, 28 Mar 2024 20:33 WIB

detikNews

Gerindra Beri Sinyal Segera Bertemu Parpol Non Koalisi, Tak Hanya ke PPP

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menyampaikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan partai-partai di luar kubu pasca Pemilu 2024.

Kamis, 28 Mar 2024 18:25 WIB

detikNews

Bambang Pacul Buka Suara soal Isu Maju Pilgub Jateng

Ketua Bappilu PDIP Bambang 'Pacul' Wuryanto buka suara soal isu akan maju di Pilgub Jateng. Pacul menegaskan akan menyerahkan itu pada instruksi partai.

Kamis, 28 Mar 2024 16:59 WIB

detikSumut

RUU Atur Masa Jabatan Kades 8 Tahun Disahkan DPR Jadi UU

DPR RI gelar rapat paripurna pengesahan RUU tentang Desa menjadi UU. Salah satu poin krusial yakni mengatur masa jabatan kades jadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Kamis, 28 Mar 2024 15:43 WIB

detikNews

DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Arsul Sani

DPR RI melantik sejumlah anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPR RI. Anggota itu dilantik untuk menggantikan Arsul Sani dan 2 orang lainnya yang meninggal dunia.

Kamis, 28 Mar 2024 14:55 WIB

detikSumbagsel

Tok! DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU, Masa Jabatan Kades 8 Tahun

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi undang-undang (UU). Masa jabatan kepala desa kini menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Kamis, 28 Mar 2024 14:50 WIB

detikFinance

Tito Pastikan Dewan Aglomerasi DKJ Tidak Potong Kewenangan Daerah

Tito menjelaskan, Dewan Aglomerasi diperlukan agar semua level pemerintah bisa bersatu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kamis, 28 Mar 2024 14:40 WIB

detikNews

Sekjen Golkar: Bayangin Sedang Siapkan Pilkada Kita Munas, Apa Nggak Pecah?

"Kita hadapi pilkada dulu. Bayangin kalau kita sedang siapin pilkada, kita siapin Munas, calonnya macam-macam, apa nggak pecah?" kata Lodewijk.

Kamis, 28 Mar 2024 14:38 WIB