Berbagai elemen masyarakat mengkritisi kebijakan DPR RI, menyoroti ketidakadilan dan tunjangan anggota. Aksi ini mendapat perhatian media internasional.
Gubernur, Panglima, dan Kapolda Lampung berdialog dengan ribuan pengunjuk rasa. Mereka mendengarkan 10 tuntutan mahasiswa, termasuk UU Perampasan Aset.
DPRD Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk merespons aspirasi masyarakat setelah demonstrasi. Empat poin penting disampaikan ke pemerintah pusat dan daerah.