Komisi III DPR bersama pemerintah revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Komisi III DPR dan pemerintah sepakat bawa RUU KUHAP ke paripurna. RUU ini mengatur hak-hak tersangka, korban, dan perlindungan disabilitas dalam proses hukum.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, ingatkan pemda untuk tidak menaikkan pajak. Fokus pada peluang pendanaan dari pusat untuk pembangunan daerah.
Komisi III DPR menggelar RDPU, menegaskan Polri tetap di bawah Presiden. Reformasi kultural diharapkan menjadikan Polri lebih profesional dan akuntabel.
Usulan BPIP menjadi kementerian muncul di rapat Baleg DPR. Ketua Baleg DPR menegaskan itu masih wacana dan pembahasan fokus pada pembinaan ideologi Pancasila.