Tanpa adanya kebijakan yang jelas mengatur pembatasan BBM dan penerima manfaat subsidi BBM maka reformasi subsidi BBM tidak akan dapat berjalan secara efektif.
Revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Pertalite diproyeksi terbit dalam waktu dekat.
Usai bertemu dengan Paku Buwono (PB) XIII, Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta, Gusti Moeng rencanakan bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
BPH Migas memberikan sinyal kuota Pertalite pada 2023 akan naik. Namun Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady menegaskan bahwa hal itu ternyata masih dikaji.
Indonesia disebut menjadi negara yang tidak akan masuk dalam jurang resesi tahun 2023 ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.