DPR resmi mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam rapat paripurna, menandai langkah harmonisasi hukum pidana.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengusir perwakilan pengembang dari rapat karena melanggar tata tertib. Rapat membahas akses musala di perumahan Vasana.
Menteri HAM Natalius Pigai menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat ke Baleg DPR, menargetkan penyelesaian tahun ini dan mengakui eksistensi masyarakat adat.