Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Utama pertama berhasil diraih Kepulauan Riau (IPK 69,55), disusul DKI Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sampai 16 November 2014, tinggal tersisa 3 provinsi yang belum menetapkan dan melaporkan Upah Minimum Provinsi 2015.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muh Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya beserta jajarannya tengah mengurai dan memetakan permasalahan TKI mulai dari hulu hingga hilir.

Kemnaker memanggil pimpinan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dulu pernah memberangkatkan Surmati Ningsih.

Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar menuding perusahaan menuding tidak mematuhi perundingan tripartit dalam memberhentikan karyawan kontrak. Sekar meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengambil alih kasus ini.