PKS berbicara soal paket figur politikus dan profesional untuk memanfaatkan putusan MK terkait ambang batas pencalonan. Wakil kepala daerah tak hanya elektoral.
Kejati NTB akan mengajukan verzet setelah PN Mataram menolak banding dalam kasus gratifikasi melibatkan tiga anggota DPRD. Upaya hukum terus dilanjutkan.