Revisi UU Kepariwisataan dinilai menjegal perkembangan industri wisata, termasuk hotel, karena menghilangkan rumah besar wadah kolaborasi semua sektor.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima akan evaluasi ketentuan IKN Nusantara pascaputusan MK. Fokus pada kepastian hukum dan investasi yang berkelanjutan.