Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menolak Revisi UU TNI. Dinilai akan meruntuhkan supremasi sipil, memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Al Haris berharap adanya kaji ulang terkait adanya ide dalam RUU ASN mengenai jabatan eselon II ke atas dapat diangkat/diberhentikan oleh pemerintah pusat.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan pernyataannya soal UU TNI, di antaranya soal pasal berisi larangan berbisnis bagi prajurit. Simak berikut.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong gerak bersama mewujudkan perlindungan bagi PRT melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).