Kementerian PKP mendapatkan pagu anggaran Rp 5,27 triliun untuk 2025. Rincian anggaran dan alokasi untuk program perumahan juga diungkapkan oleh Menteri PKP.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak hadir dalam rapat paripurna DPR pengesahan pimpinan KPK. Komisi III DPR membeberkan alasan Tanak tak hadir dalam rapat.
Pertamina perlu mengambil langkah strategis meyakinkan publik bahwa dirinya berbenah, namun yang lebih penting juga memastikan jaminan atas kerugian konsumen.