Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan bupati dan wali kota yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dilantik oleh gubernur.
Putusan MK harus dijadikan momentum mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan merumuskan revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas
Pemprov Jabar mencatat utang Rp 330 miliar untuk BPJS Kesehatan akibat tunggakan dari dua kabupaten. Upaya pelunasan sedang dibahas di APBD Perubahan 2025.