Undang-Undang TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.
Keresahan masyarakat terkait tanah dan rumah warisan yang bisa diambil negara dibahas dalam rapat DPR. Menteri ATR/BPN menjelaskan batasan tanah terlantar.