DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. RUU ini mengatur pengelolaan data nasional untuk mendukung pembangunan dan kebijakan.
Mendagri Tito Karnavian dorong pemanfaatan data BPS untuk atasi backlog perumahan. Data ini penting untuk kebijakan dan alokasi anggaran hunian masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meminta data perusahaan terkait kebakaran hutan. Ia menyoroti dugaan pembakaran sengaja dan meminta tindakan tegas terhadap pelanggar.