Anggota DPR Selly Gantina mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah menyelesaikan masalah kuota, pengelolaan dana, dan pelayanan jamaah secara transparan.
Wakil Ketua (Waket) Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Haji dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan haji dan umrah.