Titi Anggraini mengkritik keputusan Badan Legislasi (Baleg) yang menyepakati ambang batas partai politik yang akan mengusung pasangan calon di pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan sorotan tajam seputar verifikasi calon kepala daerah terkait

Perludem mengajukan pengujian sejumlah pasal UU Pemilu dan UU Pilkada ke MK. Perludem meminta Pemilu nasional dipisah dan diberi jarak 2 tahun ke Pemilu daerah.

MK memerintahkan ketentuan PT atau ambang batas parlemen 4% diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Perludem, selaku pengguggat, mengapresiasi putusan MK.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dipisah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif keputusan ini.

Perludem menilai KPU kurang serius mempersiapkan Sirekap Pemilu 2024. Ketidaksiapan itu mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan di Sirekap.

Lima Komisioner KPU Kepulauan Aru, Maluku ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020. Perludem meminta kasus itu diusut tuntas.

MK memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, dengan jarak 2 hingga 2,5 tahun. Keputusan ini bertujuan memperkuat partai politik dan kualitas pemilu.

Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi putusan MK tentang pemilu terpisah. Ia mempertanyakan kewenangan MK dan opsi revisi undang-undang pemilu.

Perludem heran Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena mengungkit lahan milik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.