Kelompok I MPR RI gelar FGD tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. Diskusi menyoroti penurunan kualitas demokrasi dan perlunya partisipasi publik.
Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU BPIP sebagai usul inisiatif. RUU ini terdiri dari 7 bab dan 18 pasal untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila.
Komisi III DPR dan pemerintah rapat RUU Penyesuaian Pidana, memasukkan pasal narkotika untuk menghindari kekosongan hukum. Terdapat 35 pasal dalam RUU ini.