PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merespons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit di industri penerbangan Tanah Air.
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PKP Rp 48,02 triliun untuk 2026 yang fokus pada BSPS dan rumah subsidi untuk atasi backlog perumahan.