Andre Rosiade berkomitmen mengawal legalitas pertambangan rakyat di Sumbar. Ia menindaklanjuti dengan mendorong Komisi XII DPR untuk percepatan WPR-IPR Sumbar.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah isu yang menyebut banyak turis asing yang batal liburan ke Lombok gara-gara aktivitas tambang ilegal.
Kementerian ESDM menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.