Polri menjatuhkan 9.817 keputusan sidang kode etik di 2025, termasuk 689 sanksi pemberhentian tidak hormat. Ini mencerminkan transformasi menuju akuntabilitas.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ini respons Polri.
Irjen Gatot Repli Handoko menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan berkomitmen meningkatkan pelayanan masyarakat. Laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti.