Pakar siber menilai implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih jauh dari harapan setelah satu tahun. Pembentukan Badan PDP sangat mendesak.
Polda Metro Jaya menghadirkan layanan publik bernama 'SIKAP' atau Siber Ungkap. Layanan ini menerima laporan tindak pidana penipuan online dari masyarakat.
Pemkab Bangli bentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) 2025 untuk tingkatkan keamanan digital. 56 tim lintas sektor dikukuhkan untuk pertahanan siber nasional.
Kemenpolhukam membahas potensi ancaman di sektor intelijen dan siber untuk meningkatkan stabilitas keamanan. Keamanan email pemerintah juga menjadi fokus utama.
Fraksi Gerindra DPR usul UU Perlindungan dan Keamanan Siber untuk melindungi anak dari bahaya medsos. Fokus pada pencegahan konten negatif dan akun anonim.