Pakar hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mendorong kejaksaan tegas mengungkap kasus besar. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan tidak dilemahkan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Pakar hukum UNS, Prof Pujiyono, menyoroti draf RUU KUHAP yang menghapus kewenangan Kejaksaan dalam kasus korupsi. Ia mendesak DPR RI untuk melibatkan publik.
Waketu DPR Dasco mengatakan pembahasan Revisi UU Polri dan UU Kejaksaan belum direncanakan dalam waktu dekat. Kedua UU ini dikhawatirkan publik setelah UU TNI.
Menkum Supratman mengatakan saat ini draf RUU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI telah berada di meja Presiden Prabowo tapi belum diteken. Apa alasannya?