Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerima laporan hasil Pendataan Penduduk IKN (PPIKN) 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Otorita IKN mendapat anggaran Rp 6 triliun tahun ini. Hal ini sejalan dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN tahun anggaran 2026.
Satgas IKN temukan tambang ilegal seluas 4.000 Ha, merusak lingkungan dan ekonomi. Otorita IKN ambil tindakan tegas untuk hentikan aktivitas ilegal ini.
Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Mekeng, dorong penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan. Ia sebut regulasi kuat jadi kunci keberhasilan.
Mahkamah Konstitusi membatalkan hak atas tanah bagi investor di IKN, menegaskan HGU 190 tahun tidak berlaku. Pemerintah siapkan insentif baru untuk investasi.