Kementerian Dalam Negeri membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat.
Wamendagri Bima Arya mengungkap enam kebocoran PAD yang lemahkan kemandirian fiskal daerah. Solusi termasuk pendataan ulang dan digitalisasi perpajakan.