Aksi demonstrasi menolak Revisi UU Pilkada di Jawa Barat. Massa dari berbagai daerah menyuarakan kemarahan terhadap pemerintah dan DPR. Berikut faktanya.
Langkah cepat DPR membatalkan RUU Pilkada diapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya Jokowi mengatakan upaya revisi oleh DPR konstitusional.
Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah segera mengirim daftar inventarisasi masalah (DIM) tiga revisi/rancangan undang-undang (RUU) ke DPR.
Kepala PCO Hasan Nasbi A menyoroti dinamika yang terjadi terkait Revisi UU Pilkada. Hasan Nasbi mengatakan setiap lembaga menjalankan perannya masing-masing.
Massa pengunjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada di sekitar DPRD Jateng dibubarkan polisi. Massa dipukul mundur polisi hingga daerah Jalan Imam Barjo.