detikNews

29 Tanah Bupati Bekasi Tak Ada Asal-usulnya di LHKPN, KPK Bakal Telusuri

KPK menjelaskan, seharusnya asal-usul sebuah aset di LHKPN ditulis oleh pihak pelapor. Jika tidak ada keterangannya, maka pelapor tidak mencantumkannya.

4 jam yang lalu

detikOto

Isi Garasi Kapolres Tuban yang Dimutasi Buntut Potong Anggaran

Kapolres Tuban AKBP William Tanasale mendadak diberhentikan dari jabatannya terkait dugaan pemotongan anggaran operasional hingga setoran uang.

1 jam yang lalu

detikProperti

Bupati Bekasi Tersangka KPK Punya 31 Properti, 29 Aset Asal Usulnya Tak Jelas

Bupati Bekasi Ade Kuswara melaporkan 31 aset, namun 29 di antaranya tidak mencantumkan asal usul. KPK akan telusuri lebih lanjut.

1 jam yang lalu

detikOto

Isi Garasi Kasi Datun yang Kabur Tabrak Petugas saat OTT KPK

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Hulu Sungai Utara, Taruna Fariadi (Tar), melarikan diri dan menabrak petugas KPK dengan mobil saat OTT.

5 jam yang lalu

detikNews

Bupati Bekasi Tersangka KPK Punya 31 Tanah Rp 76 M, 2 dari Hasil Sendiri

Dari 31 bidang tanah yang dimiliki Ade sebagaimana tertuang di LHKPN, hanya dua bidang tanah yang tercatat sebagai 'hasil sendiri'.

5 jam yang lalu

detikProperti

Tanah-Bangunan Rp 76 M Milik Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditangkap KPK dalam OTT. Ia memiliki harta Rp 79 miliar, berikut rinciannya.

Jumat, 19 Des 2025 13:41 WIB

detikFinance

Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

Bupati Bekasi Ade Kuswara memiliki total harta Rp 79,16 miliar, yang terbagi atas tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya.

Jumat, 19 Des 2025 14:31 WIB

detikOto

3 Mobil Beda Status Bernilai Miliaran Bupati Bekasi Ade Kuswara

Ada tiga mobil dengan status berbeda di garasi Bupati Bekasi Ade Kuswara. Kalau ditotal nilainya mencapai miliaran. Simak rinciannya berikut.

Sabtu, 20 Des 2025 08:08 WIB

detikNews

KPK: Staf Khusus Pejabat Kementerian-Lembaga Wajib Lapor LHKPN

KPK mewajibkan staf khusus pejabat kementerian dan lembaga melaporkan LHKPN. Sosialisasi sedang dilakukan untuk memastikan kepatuhan menjelang batas waktu 2026.

Rabu, 19 Nov 2025 03:19 WIB

detikNews

KPK: Kepatuhan LHKPN Yudikatif Tertinggi, Legislatif Terendah

KPK menyebutkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025 mencapai 91,26%.

Rabu, 06 Agu 2025 16:32 WIB